Jakarta, Suaraperjuangan.co.id - 24 April 2025 – Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, mengimbau seluruh masyarakat dan kalangan mahasiswa untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi dan opini yang belum terverifikasi kebenarannya, terkait dugaan korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara.
Sardani menekankan pentingnya menjaga akal sehat dan bersikap objektif dalam menyikapi setiap isu publik. Menurutnya, opini yang dibangun tanpa dasar hukum yang jelas hanya akan menyesatkan masyarakat dan berpotensi merusak reputasi pribadi maupun institusi yang telah berkontribusi besar bagi daerah.
"Kita tidak boleh langsung menuduh atau memvonis tanpa bukti yang sah. Negara ini punya mekanisme hukum yang harus dihormati. Serahkan semua kepada aparat penegak hukum, bukan pada opini yang dibangun untuk kepentingan tertentu," tegas Sardani.
Lebih lanjut, Sardani mengingatkan bahwa Bupati Labura, Hendri Yanto Sitorus, merupakan salah satu kepala daerah yang selama ini menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak lima kali berturut-turut, serta penghargaan dari Komisi Informasi Sumut sebagai Kabupaten Informatif selama empat tahun berturut-turut.
Di bidang sosial, Bupati Labura juga meraih penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN serta Satyalancana Aditya Karya Mahatva Yodha sebagai Pembina Karang Taruna Terbaik. Program unggulan "Bupati Ngantor di Desa" bahkan meraih CNN Indonesia Awards 2024 sebagai inovasi luar biasa dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
"Prestasi ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kita harus adil dalam menilai, dan tidak terburu-buru membentuk opini yang bisa mencederai kehormatan seseorang maupun lembaga yang telah banyak berkontribusi," tambah Sardani.
BEM Nusantara mendorong seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis, namun tidak terjebak dalam framing yang bersifat destruktif. "Kita kawal proses hukumnya, tapi dengan kepala dingin dan keberpihakan kepada kebenaran. Jangan sampai opini menjadi alat politik untuk merusak tatanan pemerintahan yang sudah berjalan baik," tutup Sardani.(RA)
Posting Komentar