SUARAPERJUANGAN.CO.ID|Kabupaten Langkat — Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kembali mendapat apresiasi dari kalangan masyarakat dan pemuda. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Imam yang menilai bahwa BPK RI Perwakilan Sumatera Utara telah menjalankan tugas pemeriksaan secara profesional, teliti, dan sungguh-sungguh terhadap berbagai kegiatan serta pengerjaan yang menggunakan anggaran negara di Kabupaten Langkat.
Menurut Imam, langkah pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh merupakan bentuk nyata pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara agar tetap berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ia menyebut bahwa kehadiran BPK RI menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas tata kelola keuangan daerah sekaligus memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran.
“BPK RI Perwakilan Sumatera Utara telah menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan tugas pemeriksaan di Kabupaten Langkat. Pemeriksaan yang dilakukan secara detail dan profesional menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah benar-benar dijalankan dengan baik,” ujar Imam kepada awak media.
Ia juga menilai bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI harus menjadi perhatian serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah maupun pihak pelaksana pekerjaan yang menggunakan APBD. Menurutnya, setiap temuan yang telah dihitung dan ditetapkan oleh BPK RI tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa, melainkan wajib segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.
Dalam keterangannya, Imam menegaskan bahwa seluruh kerugian negara yang telah ditemukan dan dihitung oleh BPK RI, khususnya yang disebabkan oleh para kontraktor pelaksana pekerjaan, harus segera dibayarkan dan dikembalikan kepada negara tanpa adanya penundaan.
“Semua pihak harus menghormati dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI. Jika terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh kontraktor atau pelaksana kegiatan, maka wajib segera dipulihkan dan dikembalikan kepada negara. Jangan sampai hasil pemeriksaan hanya berhenti menjadi dokumen tanpa tindak lanjut yang nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah pengembalian kerugian negara merupakan bentuk tanggung jawab moral maupun hukum terhadap penggunaan anggaran publik. Selain itu, tindakan tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah.
Imam juga berharap agar seluruh instansi dan dinas terkait di Kabupaten Langkat dapat lebih terbuka dan kooperatif dalam menindaklanjuti hasil audit maupun pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Menurutnya, transparansi dan keseriusan dalam menyelesaikan temuan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Ke depan, kami berharap seluruh pihak lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran negara. Pemeriksaan dari BPK RI harus dijadikan evaluasi agar setiap kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi, aturan, dan tidak merugikan keuangan negara,” lanjutnya.
Sebagai tokoh pemuda Sumatera Utara, Imam juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses pengelolaan anggaran daerah serta mendukung lembaga-lembaga negara yang bekerja menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Menurutnya, sinergi antara masyarakat, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum sangat penting demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.(Ran)
Posting Komentar