Deli Serdang, Suaraperjuangan.co.id - Presiden Prabowo Subianto yang getolnya membangun negeri di daerah, malah terkesan diganjal kader partai ia sendiri, di Kabupaten Deli Serdang,
Kadernya yang menjabat Ketua Gerindra Deli Serdang sekaligus Ketua DPRD Deli Serdang bersama 2 (dua) orang wakilnya dan segelintir oknum DPRD koleganya, tampak terang-terangan menolak realisasi proritas asta cita pimpinan umum di partainya, Presiden Prabowo.
“Mohon maaf Presiden, program kerja Asta Cita harus terganjal oleh pimpinan partaimu sendiri di Deli Serdang beserta segelintir oknum DPRD lainya” demikian terlontar celoteh warga yang berharap penuh realisasi UHC.
Beranjak dari itu, sejak ia resmi dilantik Presiden berikut Wakilnya dan menyusun hingga menetapkan Kabinet kerja Merah Putih dalam Asta Cita.
Ternyata jalannya program kerja Asta Cita pembangunan tak semulus yang diharapkan pendiri partai Gerindra tersebut, di Kabupaten Deli Serdang.
Belakangan ini, mendagri keluarkan Surat Edaran No.900.1.1640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (PAPBD) tahun anggaran (TA) 2025.
Harus tertangguh dan batal untuk segera terlaksana di Pemkab Deli Serdang, Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri berikut dua orang wakilnya (Wakil dari partai Nasdem & Wakil dari partai Golkar), terang-terangan mengganjal target realisasi program kerja Asta Cita Prabowo.
Untuk diketahui, didalam KUA-PPAS yang muatan isinya PAPBD pembiayaan berobat gratis (UHC), Makan Bergizi Gratis (MBG) dan banyak lagi pada sektor anggaran pembiayaan yang menyentuh dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat golongan bawah, termasuk anggaran tunjangan perangkat Desa yang tentu diwacanakan akan merangsang inovasi dari Desa se-Deli Serdang, disinyalir kandas dan pupus.
Konon, Dewan yang ditunjuk partainya masing-masing untuk menduduki posisi pimpinan DPRD di Deli Serdang tak mendukung program pembangunan daerahnya, muatan kepentingan kian mencolok dipertontonkan dihadapan rakyatnya.
Mencoreng wajah Presiden Prabowo dengan cara membangkang dan enggan mempercepat Asta Cita terwujud tampak sengaja dipubliskan.
Pemkab Deli Serdang yang patuh dan mendukung program kerja Presiden, sesuai instruksi melalui Mendagri agar merubah serapan anggaran di PAPBD, berkas permohonan untuk dibahas dan diparipurnakan oleh pihak legislatif pun tak digubris.
Bahkan telah dikembalikan berulang sampai tenggat waktu tertentu terlewati (habis), dengan alasan SE Mendagri tak lebih tinggi dari peraturan perundangan.
Terhadap kesan tak serius pimpinan DPRD Deli Serdang untuk segerakan instruksi Menteri-nya Prabowo, Bupati Deli Serdang selaku anak buah Presiden, sangat menyayangkan sikap para pimpinan Legislatif tersebut.
“Saya selaku Bupati patuh arahan Mendagri, sebab beliau adalah pembantu bapak Presiden, kanapa KUA-PPAS itu harus segera diketok (paripurna legislatif), karna didalam PAPBD 2025 itu semua memuat program Asta Cita bapak Presiden, bagi saya, bila ada arahan sperti itu ya langsung lah kita kerjakan,” ucapnya datar.
Terhadap batalnya terealisasi percepatan PAPBD sesuai arahan SE Mendagri karna pimpinan DPRD Deli Serdang tak berkenan membahasnya dengan alasan belum waktunya tersebut, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan pun santai menimpali ceraran media ini.
“Mereka (pimpinan DPRD Deli Serdang) tak mau membahas, berbagai alasan dijadikan dasar untuk mengembalikan surat kita, limit waktu juga sudah habis, ya mau gimana lagi, biarlah pak Menteri dan pak Presiden yang menilai Deli Serdang ini,” sautnya santai.
Pantauan media beberapa pekan belakangan ini tampak kondisi hubungan pimpinan DPRD dengan Bupati di Deli Serdang sedang memanas, isu tuding miliki kepentingan pribadi pun jadi perbincangan di elit Pemkab Deli Serdang.
Dengan kondisi ini tentu sangat merugikan warga miskin yang meskinya terbantu oleh UHC, harus tertangguh.
Berbagai kalangan pun mulai bergejolak dan berspekulasi, bahkan telah menyasar kepada masyarakat penerima bantuan BPJS Gratis yang jumlahnya ribuan keluarga.
Aksi protes terhadap sikap oknum-oknum DPRD Deli Serdang pun mulai muncul dipermukaan.
Kelompok-kelompok massa atas nama Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) mulai lakukan aksi protes terhadap sikap pimpinan dan oknum-oknum DPRD Deli Serdang, Kamis siang (10/7/25).
Aksi yang mendapati tanggapan dari beberapa perwakilan Dewan dari beberapa partai politik, di salah satu ruang pertemuan Komisi 2 DPRD Deli Serdang.
Dewan yang hadir dalam pertemuan itupun menyampaikan pandangannya, diantara Ketua Fraksi PDI Perjuangan Antony Napitupulu, Ketua Fraksi Partai Golkar Zul Amri, serta anggota dewan lainnya, Herti Sastra Br Munthe, dan Gendro Judo Buwono.
Ketua Fraksi Golkar, Zul Amri, menjelaskan dalihnya bahwa ada tahapan dan regulasi yang harus ditempuh sebelum pembahasan KUA-PPAS dapat dilakukan.
“Bagaimana kami bisa membahas KUA-PPAS, kalau dokumen RPJMD yang menjadi dasar pembahasannya saja belum dibahas,” ucapnya.
Menurut dia, RPJMD direncanakan akan dibahas hingga Agustus 2025. Setelah itu, barulah KUA-PPAS dapat masuk dalam pembahasan.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk memperlambat, namun ia lebih kepada alasan kehati-hatian dalam mengikuti aturan.
Sementara itu, Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri saat dimintai tanggapan prihal berulang kembalikan berkas KUAPPAS dengan berbagai alasan kepada Bupati Deli Serdang, tetap memegang prinsip SE Mendagri tidak lebih tinggi dari peraturan perundangan, dan tegas menyatakan jika dia laksanakan itu, diyakininya melanggar aturan. “Bisa dianggap SE sesat” kira-kira begitu "
( Rd )
Posting Komentar