SUARAPERJUANGAN.CO.ID | Jakarta – Rangkaian aksi demonstrasi mahasiswa dan rakyat pada 25–30 Agustus 2025 meninggalkan jejak luka dan tanda tanya besar. Ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan menyuarakan aspirasi, namun ruang demokrasi yang seharusnya menjadi panggung rakyat malah ternodai oleh tindakan anarkis dan kerusuhan. Puluhan mahasiswa ditahan, belasan mengalami luka-luka, sementara narasi makar dan tudingan provokasi justru lebih ramai ketimbang substansi aspirasi rakyat.
Di tengah situasi ini, BEM Nusantara muncul dengan sikap tegas. Organisasi mahasiswa lintas kampus ini mendesak DPR RI segera membentuk Tim Investigasi Gabungan yang independen untuk mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional rakyat. Namun, katanya, hak itu justru dirampas oleh segelintir pihak yang menunggangi gerakan mahasiswa demi agenda politik jangka pendek.
> “Kami tidak ingin demokrasi dijadikan panggung adu strategi elit. Demonstrasi yang sejatinya murni memperjuangkan aspirasi rakyat malah dipelintir, bahkan dituduh makar. Maka kami mendesak DPR membentuk Tim Investigasi Gabungan yang transparan, kredibel, dan melibatkan unsur masyarakat sipil. Jika tidak, kebenaran akan terus dikaburkan,” tegas Sardani dalam keterangan resminya, Kamis (4/9/2025).
Tuntutan BEM Nusantara: Dari Investigasi hingga Kesejahteraan Guru
BEM Nusantara tidak hanya bicara soal investigasi kerusuhan. Dalam kesempatan ini, mereka juga menegaskan kembali deretan isu rakyat yang harus menjadi prioritas DPR RI. Menurut Sardani, sudah saatnya DPR berhenti sibuk mengurus kepentingan politik elit dan lebih fokus pada agenda kesejahteraan rakyat.
Adapun tuntutan yang dibawa BEM Nusantara antara lain:
1. Menolak kenaikan tunjangan DPR RI yang fantastis – Mahasiswa menilai kebijakan ini sangat tidak etis, mengingat kondisi rakyat yang masih berjuang melawan kemiskinan dan krisis ekonomi.
2. Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset – Sebagai instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, RUU ini dinilai terlalu lama mangkrak di DPR. “Jika DPR serius memberantas korupsi, sahkan segera RUU ini,” tegas Sardani.
3. Memperjuangkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik – BEM Nusantara menilai pendidikan tidak akan maju jika nasib guru terus dikesampingkan. Masih banyak guru honorer yang bergaji rendah, tanpa kepastian status, dan minim perlindungan.
4. Mendesak transparansi dan akuntabilitas APBN – Terutama pada sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi. “APBN bukan milik elit, tapi hak rakyat. Penggunaannya harus jelas dan tepat sasaran,” tambahnya.
5. Menuntut pembebasan mahasiswa yang ditahan serta menolak kriminalisasi gerakan rakyat – Karena menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin UUD 1945.
Rakyat Jangan Dijadikan Kambing Hitam
BEM Nusantara menilai, kerusuhan yang terjadi dalam aksi 25–30 Agustus tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan mahasiswa dan rakyat kecil. Menurut Sardani, aparat penegak hukum terlalu cepat menuduh peserta aksi, sementara aktor politik di balik layar justru lolos dari sorotan.
> “Jangan sampai rakyat kembali jadi kambing hitam. Ini bukan semata-mata soal unjuk rasa, tapi soal masa depan demokrasi. Jika DPR sungguh peduli, maka mereka harus mengungkap siapa dalang sebenarnya, bukan sekadar menangkap mahasiswa di jalanan,” tegasnya.
Ujian Serius bagi DPR RI
Menurut BEM Nusantara, kondisi ini adalah ujian serius bagi DPR RI. Jika DPR gagal mengambil langkah nyata, maka kepercayaan publik akan semakin runtuh.
Langkah investigasi yang objektif, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta perhatian terhadap kesejahteraan guru menjadi indikator apakah DPR benar-benar berpihak pada rakyat atau hanya sibuk melindungi kepentingan elit politik.
“DPR tidak boleh diam. Sejarah akan mencatat, apakah DPR berpihak pada rakyat atau justru membiarkan demokrasi dirusak dari dalam,” kata Sardani.
Mengaitkan dengan Visi Indonesia Emas 2045
Dalam pernyataannya, BEM Nusantara juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan hari ini akan berdampak pada masa depan Indonesia. Gagasan Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi ilusi jika masalah korupsi, ketidakadilan, dan keterpurukan pendidikan tidak segera diatasi.
“Jika DPR gagal mengawal isu fundamental, maka 2045 bukanlah Indonesia Emas, melainkan Indonesia Cemas. Apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan bangsa. Jangan biarkan generasi muda hanya mewarisi utang, ketidakadilan, dan demokrasi yang rapuh,” pungkas Sardani.
Gelombang Perjuangan Belum Selesai
BEM Nusantara memastikan bahwa perjuangan belum berakhir. Mereka berkomitmen terus mengawal agenda-agenda rakyat, baik melalui aksi jalanan, kajian kritis, maupun advokasi kebijakan.
“BEM Nusantara lahir dari rahim rakyat. Selama masih ada ketidakadilan, kami akan terus bersuara. Mahasiswa tidak akan bungkam, sebab diam di tengah ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa,” tutup Sardani.(RA)
Posting Komentar