SUARAPERJUANGAN.CO.ID|Langkat, 7 Mei 2026 — Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu (KMMB) Sumatera Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk keempat kalinya terkait dugaan praktik pungutan liar dalam penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Langkat. Aksi kali ini digelar di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan Kantor Kejaksaan Negeri Langkat sebagai bentuk tekanan kepada pihak terkait agar segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyimpangan yang dinilai merugikan para petani.
Sebelumnya, disampaikan ketua KMMB Sumut Sutoyo. SH juga telah melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor PT. Pupuk Indonesia dan Mapolda Sumut sebagai upaya mendorong pengusutan menyeluruh terhadap dugaan praktik-praktik yang membebani kios maupun petani dalam proses distribusi pupuk subsidi.
Dalam aksi tersebut, massa KMMB Sumut menyoroti adanya sejumlah dugaan pungutan liar yang diduga dibebankan kepada pihak kios penyalur pupuk subsidi. Dugaan pungutan tersebut meliputi biaya SPJB, biaya APH, biaya RDKK, biaya bongkar muat, hingga dugaan pungutan liar yang melibatkan oknum Kepala BPP dan Tim Verval.
KMMB Sumut menilai praktik-praktik tersebut telah mencederai tujuan utama program subsidi pupuk yang seharusnya membantu dan meringankan beban petani. Adanya pungutan di luar ketentuan dinilai berpotensi menyebabkan harga pupuk subsidi tidak lagi sesuai dengan ketetapan pemerintah serta membuka ruang penyalahgunaan wewenang.
Dalam orasinya, Sutoyo mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk tidak tutup mata terhadap persoalan tersebut. Mereka meminta adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rantai distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Langkat.
Adapun tuntutan yang disampaikan KMMB Sumut dalam aksi tersebut antara lain:
1. Mendesak Kejaksaan Negeri Langkat dan aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap distributor pupuk subsidi di Kabupaten Langkat yang diduga melakukan praktik pungutan liar.
2. Mendesak pemeriksaan terhadap Kepala BPP dan tim Verval Kecamatan Secanggang terkait dugaan keterlibatan maupun pembiaran terhadap praktik pungutan liar dalam penyaluran pupuk subsidi sesuai temuan bukti transfer dan percakapan yang mengarahkan pada tindakan pungutan liar.
3. Mendesak Pemerintah Kabupaten Langkat segera mencopot kepala dinas pertanian hingga Kepala Bidang yang menangani pupuk subsidi karena dinilai gagal melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi pupuk subsidi secara maksimal.
4. Meminta Dinas Pertanian Kabupaten Langkat melakukan evaluasi total terhadap sistem distribusi pupuk subsidi agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi maupun pungli.
5. Mendesak PT. Pupuk Indonesia untuk turut bertanggung jawab dan melakukan audit terhadap rantai distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Langkat.
Ketua KMMB Sumut Sutoyo. SH menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kami tidak ingin petani terus menjadi korban akibat dugaan permainan dalam distribusi pupuk subsidi. Program bantuan pemerintah harus benar-benar sampai kepada masyarakat tanpa dibebani pungutan liar oleh oknum-oknum tertentu, dan kami tegaskan akan terus melaksanakan aksi unjuk rasa secara berkelanjutan, bila perlu aksi di kementrian pertanian agar bapak mentri tau kondisi sebenarnya” tegasnya dalam orasi aksi.
KMMB Sumut juga menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk keberpihakan kepada petani serta upaya mendorong terciptanya tata kelola distribusi pupuk subsidi yang bersih dan berkeadilan di Kabupaten Langkat.(Ran)
إرسال تعليق