Wakil Ketua DPP PMMP RI minta pemeriksaan objektif dan menyeluruh, tegaskan tidak ada tudingan, hanya dorong akuntabilitas
SUARAPERJUANGAN.CO.ID|MEDAN, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Mahasiswa Merah Putih (PMMP) Republik Indonesia, Sutoyo, S.H., mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk turun langsung ke Kabupaten Langkat guna memeriksa sumber harta kekayaan seluruh anggota DPRD. Pernyataan itu disampaikan di Kantor DPP PMMP RI di Medan, Minggu pagi (19/4/2026).
Dalam keterangannya, Sutoyo menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi setiap penyelenggara negara, khususnya terkait pelaporan kekayaan. Menurutnya, pemeriksaan secara komprehensif dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di daerah.
Ia menjelaskan, dorongan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, tanpa bermaksud menuduh pihak tertentu.
“Kami dari DPP PMMP RI mendesak KPK untuk turun langsung ke Kabupaten Langkat guna melakukan pemeriksaan terhadap sumber harta kekayaan seluruh anggota DPRD secara menyeluruh dan transparan,” ujar Sutoyo.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan publik agar para pejabat tetap berada dalam koridor hukum dan etika. “Langkah ini penting sebagai bentuk pengawasan publik terhadap penyelenggara negara agar tetap berada pada koridor hukum dan etika,” katanya.
Sutoyo juga menegaskan bahwa pihaknya tidak melayangkan tuduhan kepada siapa pun, melainkan mendorong adanya klarifikasi terbuka demi menjaga integritas lembaga legislatif. Ia menyebut transparansi kekayaan pejabat publik merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak menuduh pihak mana pun, tetapi mendorong adanya klarifikasi terbuka demi menjaga integritas lembaga legislatif,” ucapnya.
Menurut dia, KPK sebagai lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi diharapkan dapat merespons aspirasi masyarakat secara profesional dan objektif. Ia juga menekankan pentingnya prinsip praduga tak bersalah dalam setiap proses pemeriksaan.
“Kami berharap pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh, tidak tebang pilih, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sutoyo menyebut masyarakat memiliki hak untuk mengetahui asal-usul kekayaan pejabat publik, apakah diperoleh secara sah atau tidak. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kesesuaian dengan aturan, hal itu justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap DPRD Langkat.
“Namun jika ditemukan indikasi pelanggaran, kami berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses tersebut secara konstruktif serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, gerakan ini merupakan bagian dari komitmen aktivis dalam mengawal agenda reformasi dan pemberantasan korupsi.
“Kami akan terus bersuara secara konsisten dan bertanggung jawab demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
Sutoyo menambahkan, pihaknya akan terus memantau respons dari KPK RI terkait desakan tersebut.(Ran)
Posting Komentar