SUARAPERJUANGAN.CO.ID|Himpunan Mahasiswa Islam melalui HMI Komisariat ITSI menggelar kegiatan Nonton Bareng (NOBAR) dan bedah film Pesta Babi pada 09 Mei 2026 di Sekretariat HMI Komisariat ITSI, Medan Tembung. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi terbuka bagi mahasiswa untuk melihat berbagai perspektif terkait pembangunan di Papua, khususnya mengenai industri sawit, konflik agraria, serta dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat setempat. Dalam kegiatan tersebut, hadir Alumni Institut Teknologi Sawit Indonesia sekaligus penerima beasiswa SDMPKS, Asmaul Habib Hasibuan, sebagai pemantik diskusi yang memberikan pandangan mengenai peran sawit dalam pembangunan di Papua.
Dalam penyampaiannya, Asmaul Habib Hasibuan menjelaskan bahwa industri sawit tidak selalu dapat dipandang dari satu sisi semata. Menurutnya, keberadaan perkebunan sawit di Papua juga membawa dampak sosial ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia. Banyak perusahaan sawit yang membangun fasilitas kesehatan untuk membantu pelayanan masyarakat, termasuk fasilitas persalinan dan layanan dasar lainnya. Selain itu, perusahaan sawit juga menghadirkan sekolah-sekolah dan program pendidikan guna mendukung pengembangan SDM masyarakat sekitar. Ia menegaskan bahwa sawit pada dasarnya dapat menjadi sektor yang baik dan berkelanjutan apabila dijalankan sesuai aturan dan memperhatikan aspek sosial maupun lingkungan.
Namun demikian, ia juga menyoroti bahwa persoalan utama sering kali muncul dari oknum-oknum yang tidak memperhatikan kesesuaian lahan serta minimnya komunikasi dengan masyarakat adat. Menurutnya, konflik yang terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh komoditas sawit itu sendiri, melainkan lemahnya tata kelola, kurangnya pendekatan sosial kepada masyarakat, serta ketidakjelasan administrasi wilayah adat dan ulayat. Dalam diskusi tersebut, ia turut mempertanyakan narasi yang sering muncul mengenai dominasi sawit di Papua. Berdasarkan data yang disampaikan dalam diskusi, dari total luas lahan sekitar 2,5 juta hektare, luas perkebunan sawit disebut sekitar 400 ribu hektare, sementara sisanya juga digunakan untuk komoditas lain seperti tebu dan sawah. Hal tersebut menjadi bahan refleksi bersama mengenai bagaimana informasi dan data harus dipahami secara utuh dan objektif.
Kegiatan bedah film ini juga menghasilkan diskusi kritis mengenai pentingnya penguatan regulasi agraria dan administrasi pertanahan di Indonesia. Peserta menilai bahwa negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kejelasan zonasi tanah, mulai dari wilayah HGU, kawasan hutan, hingga wilayah adat yang sah. Kejelasan administrasi dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah konflik lahan dan menciptakan pembangunan yang adil bagi masyarakat lokal. Melalui kegiatan ini, HMI Komisariat ITSI berharap mahasiswa mampu melihat persoalan Papua dan industri sawit secara lebih komprehensif, objektif, dan kritis, sehingga dapat melahirkan gagasan yang solutif bagi pembangunan Indonesia ke depan.(Ran)
إرسال تعليق