SUARAPERJUANGAN.CO.ID|Medan, 27 Juli 2026 — Penetapan enam orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama Kabupaten Nias oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli dinilai cacat formil karena alat bukti yang digunakan tidak berkualitas dan bertendensi melawan hukum. Pernyataan ini disampaikan oleh pakar hukum perundang-undang & pidana, Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, SH., M.Kn., M.H., pada Senin (27/7) di Medan.
Menurut DR GEA, terdapat beberapa kekeliruan hukum yang mendasar dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka yang bertentangan dengan hukum dan mencederai kepastian hukum dan hak-hak tersangka karena alat bukti yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara dari BPK RI secara ril [ nyata] belum ada. ujarnya.
DR GEA melanjutkan bahwa kejari Gunungsitoli di duga kuat melakukan penggelapan dan penyelundupan hukum dalam proses penyidikan dan penetapan beberapa tersangka dengan mengabaikan hasil audit BPK RI dan menggunakan audit eksternal salah satu Perguruan Tinggi dari Sumateta Utara dan duga di lanjutkan menggunakan audit Inspektorat Kota Gunungsitoli, sementara locus dan tempus delicti di Kabupaten Nias " tambahnya.
Oleh karenanya kita meminta Kajati Sumatera Utara segera evaluasi dan atau copot Kajari Gunungsitoli karena budaya penegakan hukum seperti ini bisa menambah kerusakan stelsel hukum dalam mewujudkan tujuan hukum. tambah DR.GEA
(Red)
Posting Komentar