SUARAPERJUANGAN.CO.ID|Bandung Barat – Peristiwa keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan keprihatinan mendalam. Program yang diharapkan meningkatkan kualitas gizi dan mendukung proses belajar, justru berbalik menjadi bencana kesehatan.
Hingga Selasa (23/9), data resmi mencatat 364 siswa dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK menjadi korban. Gejala yang dialami bervariasi, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga sesak napas. Sebagian siswa ditangani di GOR Kecamatan Cipongkor dan puskesmas, sementara puluhan lainnya dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang harus dirujuk karena kondisi cukup parah.
Plt Kadinkes KBB, Lia N. Sukandar, menyampaikan bahwa banyak siswa mengeluhkan bau tak sedap dari makanan yang dibagikan. Menu yang terdiri dari ayam kecap, tahu goreng, sayur, dan buah melon diduga sudah tidak layak konsumsi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Koordinator SPPG Bandung Barat, Gani Djundjunan, yang menduga makanan dimasak terlalu dini sehingga menurun kualitasnya saat dibagikan. Atas arahan Badan Gizi Nasional (BGN), dapur penyedia makanan yang biasanya menyiapkan 3.467 porsi per hari kini ditutup sementara untuk penyelidikan.
Menyikapi kejadian ini, Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menegaskan bahwa kasus Cipongkor harus menjadi alarm nasional terkait pelaksanaan MBG. Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama, sehingga program yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru berbalik mengancam keselamatan mereka.
“Program MBG sejatinya hadir untuk meningkatkan kualitas gizi dan mendukung pendidikan anak-anak. Namun, pelaksanaan yang tidak profesional dan minim pengawasan justru berubah menjadi bencana kesehatan. Ini bentuk kelalaian yang sangat fatal,” kata Sardani, Rabu (24/9).
BEM Nusantara menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, investigasi menyeluruh dan transparan harus segera dilakukan, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak penyedia makanan jika terbukti lalai. Kedua, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan harus mengevaluasi standar pengelolaan MBG secara nasional, mulai dari mekanisme distribusi, ketepatan waktu, hingga standar higienitas makanan. Ketiga, seluruh korban beserta keluarganya harus mendapat penanganan kesehatan gratis dan kompensasi yang layak, termasuk pendampingan psikologis untuk anak-anak yang mengalami trauma.
Menurut Sardani, kasus ini tidak bisa dianggap insiden biasa. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat harus bertanggung jawab karena program MBG dijalankan secara nasional. “Keselamatan anak-anak adalah harga mati. Jangan sampai program yang seharusnya membawa berkah justru menjadi petaka. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh, karena masa depan Indonesia Emas 2045 tidak boleh tergadaikan dengan kelalaian hari ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sardani menilai kasus Cipongkor bisa menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pelaksanaan MBG agar lebih transparan dan akuntabel. “Jika dibiarkan, potensi kasus serupa bisa muncul di daerah lain. Ini menyangkut nyawa generasi penerus bangsa, sehingga tidak boleh ada kompromi terhadap kelalaian,” pungkasnya.(RA)
إرسال تعليق