SUARAPERJUANGAN.CO.ID|BINJAI - Ketua Umum HMI Cabang Binjai Periode 2024–2025, M. Dodi Setiawan Lbs, menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk operasional dapur MBG di Kota Binjai.
Menurutnya, persoalan hukum yang menyeret pimpinan lembaga di tingkat pusat tidak dapat dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri. Sebaliknya, hal tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan program di daerah agar tidak muncul persoalan serupa.
"Penetapan tersangka terhadap Kepala BGN tentu menjadi pukulan terhadap kepercayaan publik. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program MBG di daerah berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan negara maupun masyarakat," ujar Dodi.
Ia menilai bahwa Kota Binjai perlu melakukan evaluasi khusus terhadap dapur MBG yang selama ini juga kerap diterpa berbagai persoalan teknis dan keluhan di lapangan. Jangan sampai polemik yang terus terjadi menimbulkan persepsi negatif bahwa pengelolaan program belum berjalan secara optimal.
Dodi menjelaskan, dampak terbesar dari kasus yang menjerat pimpinan BGN adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG secara keseluruhan. Padahal program tersebut memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia.
"Ketika pejabat di tingkat pusat tersandung persoalan hukum, maka yang terdampak bukan hanya institusinya, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program yang sedang dijalankan. Oleh sebab itu, daerah harus mampu menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tetap berjalan dengan baik, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
HMI Cabang Binjai juga meminta agar dilakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan dapur MBG, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, kualitas menu yang disajikan, distribusi kepada penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan penggunaan anggaran.
"Jangan sampai kasus yang terjadi di tingkat pusat menimbulkan efek domino di daerah. Evaluasi harus dilakukan sedini mungkin untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan seluruh program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat," tegasnya.
Menurut Dodi, langkah evaluasi yang cepat dan terbuka akan menjadi bukti bahwa pemerintah serius menjaga integritas program MBG. Sebab, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kepercayaan publik yang tetap terjaga.
"Momentum ini harus dijadikan bahan introspeksi bersama. Dapur MBG Binjai wajib dievaluasi agar program yang menyangkut masa depan generasi bangsa ini tidak kehilangan marwah akibat persoalan tata kelola dan pengawasan," tutupnya.(Ran)
إرسال تعليق