SUARAPERJUANGAN.CO.ID|Langkat (14 februari 2025)– Koalisi mahasiswa masyarakat bersatu Sumatera Utara (KMMB- SU) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait adanya dugaan praktik korupsi dan penggelapan anggaran pemeliharaan di sektor perkebunan sawit wilayah Hulu PTPN IV Regional 2. KMMB mencurigai adanya ketidak beresan dalam realisasi dana pemeliharaan yang mengakibatkan kondisi kebun tidak sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan laporan yang dihimpun, ditemukan indikasi kuat bahwa dana yang dialokasikan untuk pemiharaan babat pakis kawat, pemeliharaan wipping lalang, serta pemeliharaan semprot gawangan, tidak dilaksanakan padahal anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut telah di bayar oleh pihak management PTPN IV Regional 2.
Akibatnya, produktivitas lahan menurun drastis dan potensi kerugian negara atau perusahaan mencapai angka yang signifikan
Ketua KMMB-SU Sutoyo, S.H menyatakan bahwa kunci dari transparansi anggaran ini berada di tangan pemangku kebijakan teknis di lapangan. Oleh karena itu, KMMB mendesak pihak manajemen pusat dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan.
"Kami tidak main-main. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya disparitas besar antara laporan anggaran yang terserap dengan realita fisik di kebun. Kami mendesak agar segera dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Asisten Kepala (AsKep) dan Asisten Afdeling berinisial EPS yang bertanggung jawab langsung atas operasional tersebut," ujar ketua KMMB-SU Sutoyo, S.H dalam keterangannya hari ini.
Dalam kesempatan ini KMMB-SU juga menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya:
1. Meminta tim auditor PTPN IV Regional dua untuk memeriksa buku kas pemeliharaan kebun periode 2025.
2. Meminta pertanggung jawaban AsKep dan Asisten berinisial ESP atas dugaan manipulasi laporan kerja (fiktif).
3. Mendesak perusahaan atau instansi terkait untuk membuka data realisasi anggaran agar dapat dikawal oleh masyarakat.
4. Jika terbukti terjadi penyelewengan, kami meminta oknum yang terlibat segera dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku.
KMMB-SU menilai, penggelapan anggaran pemeliharaan bukan hanya soal hilangnya uang, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan ekosistem perkebunan dalam jangka panjang. "Jangan sampai anggaran 'menguap' di tingkat birokrasi lapangan, sementara kebun terlantar," pungkasnya Sutoyo, S.H
KMMB-SU berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan akan menyerahkan bukti-bukti tambahan kepada pihak berwenang jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat. (RA)
Posting Komentar